TATA KELOLA SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT PADA KANTOR PEMERINTAHAN DESA TAMBAK KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG

Abstrak

This report presents the results of the Practical Work Lecture (KKP) conducted at the Tambak Village Government Office, Kibin District, Serang Regency. The main objective of this KKP is to analyze the governance of the public service system implemented in the village. The methodology used in this study includes observation, interviews, and documentation studies. The data obtained shows that the service system at the Tambak Village Office is still manual, resulting in hampered service processes and public dissatisfaction. The public must come directly to the village office to apply for services, which causes difficulties in obtaining information related to service procedures and requirements. The results of the analysis show that there is an urgent need to develop a web-based information system that can be accessed by the public. This system is expected to increase transparency, efficiency, and quality of public services. In addition, training for village employees is also needed so that they can use new technology properly and improve their competence in providing services.

Laporan ini menyajikan hasil dari Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Tambak, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Tujuan utama dari KKP ini adalah untuk menganalisis tata kelola sistem pelayanan masyarakat yang diterapkan di desa tersebut.  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem pelayanan di Kantor Desa Tambak masih bersifat manual, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pelayanan dan ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat harus datang langsung ke kantor desa untuk mengajukan permohonan layanan, yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan layanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Selain itu, pelatihan bagi pegawai desa juga diperlukan agar mereka dapat menggunakan teknologi baru dengan baik dan meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan.